Posko Pengaduan Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2013

Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013, menjadi perhatian semua lembaga pengawas, tak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra.
Untuk mempermudah  laporan masyarakat yang menjadi korban penipuan para mafia CPNS, BPKP Sultra membuka Posko Pengaduan Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2013.
   
"Masyrakat yang melihat dan mengalami kejadian seperti itu, bisa segera melapor dengan datang langsung di BPKP perwakilan Sultra  jalan Balai Kota Nomor 15 Kendari, atau  melalui sms pengaduan 082193825599 dan email : sultra@bpkp.go.id," kata Kepala BPKP Sultra, Danny Amanda saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.
   
Danny mengaku, pihaknya akan mengawasi seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan panitia seleksi penerimaan CPNS 2013. Mulai dari tahapan pendaftaran, penggandaan soal ujian, pendistribusian soal, pemeriksaan lembar jawaban, hingga pengumuman.
   
"Pengawasan seleksi CPNS tahun 2013 sangat ketat, jadi tidak akan ada celah untuk melakukan kecurangan. Kami telah membentuk tim untuk mengawasi seluruh rangkaian kegiatan, yang akan dilakukan panitia seleksi CPNS tahun 2013 di Sultra. Kalau peserta lulus, itu karena usahanya bukan karena membayar sejumlah duit. Makanya jangan percaya kalau ada calo yang menjanjikan kelulusan," ungkap Danny.
   
Dia menambahkan dalam pendistribusi soal, pihak BPKP harus melihat dan menandatangani berita acara soal yang didatangkan dari pusat.   Kemudian saat  soal akan digandakan di percetakan, BPKP harus turut mengawasi agar soal tidak bocor. "Jika ditemukan kecurangan dalam seleksi penerimaan CPNS, BPKP akan melaporkannya ke BPKP RI dan MenPAN-RB untuk ditindak lanjuti," kata Danny. (m4/KP)
 

- See more at: http://www.kendarinews.com.

Kekosongan Sekretaris BKD Kota Kendari

Pengisian jabatan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kendari, sampai saat ini belum dilakukan oleh pemerintah kota. Kekosongan jabatan orang kedua petinggi daerah itu, sejak 27 November lalu. Namun, hingga sekarang belum ada bayangan untuk menggisi kekosongan kursi yang sempat diduduki oleh Sulkurnia tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Alamsyah Lotunani, SE, M.Si., nampaknya tidak bisa memastikan kapan pengisian jabatan strategis, yang masih kosong tersebut. Sebab yang berhak menentukan itu, walikota sebagai petinggi daerah Kota Kendari. Untuk sementara tugas-tugas, sekretaris masih diambilalih oleh pimpinan BKD.
   
"Tentunya walikota yang berhak menentukan pejabat baru sekretaris BKD kota. Hanya saja masih menunggu waktu yang tepat untuk dilakukan pengisian. Tetapi fungsi sekretaris harus tetap dijalankan pihak BKD. Sebenarnya, jabatan yang ada dalam lembaga pemerintahan, kalau tidak ada yang orangnya, maka fungsi kerjanya tetap berjalan seperti biasanya, dan itu tanggung jawab ketua," ungkapnya.
   
Kekosongan jabatan tersebut, sementara ini belum berdampak pada terhambatnya pekerjaan yang ada di BKD. Sebab, ketua masih bisa menanggulangi semua pekerjaan-pekerjaan sekretaris. Jadi fungsinya masih bisa dilaksanakan oleh pihak BKD, tanpa mengabaikan proses tugas lain yang harus dikerjakan.
   
"Nanti kita akan melakukan penataan organisasi secara terstruktur, untuk mengatur kembali sistem pemerintahan yang ada. Agar supaya fungsi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi masih menunggu keputusan dari walikota. Kalau beliau sudah putuskan, maka akan segera melaksanakan langkah-langkah tepat untuk mengisi jabatan yang masih kosong itu,"timpalnya.
   
Alamsyah menuturkan, kekosongan jabatan sekretaris BKD tersebut, bukan hal yang disengaja. Meski demikian Dia tidak bisa mengemukakan alasannya,  kenapa sehingga dikosongkan. Tetapi berdasarkan informasi yang dihimpun, bahwa sekretaris BKD sebelumnya di tarik menjadi kepala bagian (Kabag) pemerintahan, sehingga, kursi sekretaris BKD sekarang dikosongkan.
   
"Sekretaris BKD sebelumnya itu, sudah menjadi kabag pemerintahan. Saya belum bisa memastikan siapa-siapa yang akan mengantikan posisi kursi sekretaris yang pernah di duduki oleh Sulkurnia. Lagi pula belum ada orang-orang yang mengajukan diri atau diusulkan untuk menjadi sekretaris baru,"katanya.
   
Kata Alamsyah, setelah perbaikan organisasi dilakukan, maka akan diikuti dengan penataan personalia jabatan. Pihaknya akan melihat strategi yang tepat, kapan pelaksanaanya di mulai. Namun, penentuan pejabat baru sebentar, tergantung juga penilaian terhadap pekerjaan mereka.
   
"Jadi yang berhak untuk melihat siapa yang harus ditempatkan sebagai sekretaris BKD itu, walikota. Tetapi penentuannya nanti mengacu pada kinerja mereka. Sebab, salah satu indikator penilaian itu adalah pekerjaan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, sampai pada pengawasan. Pada dasarnya walikota lah yang berhak menentuka itu, sebagai kepala daerah," jelasnya. (m1/KP)

- See more at: http://www.kendarinews.com

SOAL TES CPNS AKAN BERBEDA

Antara K2 dan Pelamar Umum

(Kendari): Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah semakin dekat. Jika dihitung berdasarkan agenda pemerintah pusat, tersisa 20 hari lagi (3 November). Sesuai juknis yang diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, jadwal tes honorer Kategori dua (K2) dan pelamar umum bersamaan pada 3 November mendatang. Meski tes bersamaan, namun ternyata berbeda dalam beberapa hal. Mulai soal tes hingga lokasi tes nantinya.

Menurut Kepala BKD Sultra, Nur Endang Aburaera lokasi tes bagi K2 akan menempati tujuh sekolah di Kota Kendari yang sudah ditunjuk panitia."Sesuai juknis dalam satu ruangan maksimal 20 orang peserta. Kalau dihitung jumlah K2 mencapai 2007 orang, maka kita butuh tujuh sekolah bisa menampung itu," ujar Endang saat ditemui seusai rapat evaluasi SKPD di rujab Gubernur, akhir pekan lalu.
   
Bukan hanya itu, K2 secara penuh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu dapat dilihat dari pendistribusian soal dan lembar jawab komputer (LJK) untuk tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) juga dikirim dari pusat. "Adapun daerah hanya memfasilitasi tempatnya," ungkapnya.
   
Beda dengan K2, pelamar umum cukup repot. Selain jumlahnya bludak, penggandaan soal juga jadi tantangan tersendiri. Meski sama-sama dibuat di pusat, namun Endang memastikan hal itu berbeda jenis soalnya.
   
"Kalau pelamar umum ada spesifikasi jabatan. Ada sarjana satu (S1), dan strata dua (S2). Begitu juga aspek keilmuannya. Walau ada kesamaan soal tes kompetensi dasar (TKD), namun substansinya berbeda," terangnya.
   
Berbeda dengan lokasi tes CPNS sebelumnya yang terfokus dilapangan terbuka. Kali ini, panitia lebih kreatif dengan mencari berbagai alternatif tempat yang layak. Tujuannya tentu untuk memberikan kenyamanan dalam mengerjakan soal.
   
"Hasil listing sementara, ada beberapa lokasi bisa dijadikan tempat tes. Seperti, gedung pasca sarjana UHO, GOR Pemuda, Koni, P2ID, dan SOR. Saat ini sedang kita komunikasikan dengan penanggungjawabnya masing-masing," katanya.
     
Khusus pelamar umum, master soalnya sudah diterima BKD Sultra akhir pekan lalu. Saat ini masih diamankan di Polda sambil menunggu instruksi pencetakan dan penggandaan soal. Sesuai jadwal BKD Sultra, Penggandaan akan dilakukan tanggal 18 Oktober mendatang.
   
"Ada BPKP sebagai koordinator pengawas (Korwas) penerimaan CPNS. Ada juga Kepolisian yang mengawasi 24 jam. Begitu juga pihak lain yang diamanahkan menyukseskan penerimaan pegawai ini," tandasnya.

Minim Anggaran Penggandaan Soal
   
Teka-teki berapa anggaran dibutuhkan menggandakan soal tes jalur umum lingkup Pemprov Sultra akhirnya terjawab. Kepala BKD Sultra, Nur Endang Aburaera memastikan anggaran dibutuhkan hanya sebesar Rp50 Juta.
   
"Kita hanya kebagian percetakan soal tes CPNS. Kalau lembar jawaban komputer (LJK) pusat yang sediakan. Setelah diestimasi dari 4.595 pelamar, kebutuhannya sekitar Rp 50 juta untuk penggandaan," kata Endang.
   
Sebelumnya, Gubernur Sultra Nur Alam menyebut angka Rp 500 juta-Rp 600 juta,  anggaran dibutuhkan dalam penerimaan CPNS ini. Menurut Endang, memang sebelumnya anggaran diajukan sebanyak itu (Rp 400 jutaan). Namun, itu tidak dikhususkan pada pencetakan soal, tapi lebih keakomodasi panitia secara umum.
   
"Panitia kan  tidak mungkin menggunakan dana sendiri. Jadi ada alokasi juga untuk itu. Hanya memang khusus penggandaan hanya sebesar itu," jelasnya.
   
Lalu bagaimana dengan kabupaten yang juga menyelenggarakan tes CPNS. Kata Endang, tetap sesuai arahan anggarannya ditanggung masing-masing daerah penyelenggara. Hanya saja, karena BKD Provinsi (gubernur sebagai koordinator) ditunjuk sebagai wakil pemerintah pusat maka penggandaan soalnya di order.
   
"Tetap mereka (BKD Kabupaten/Kota) yang lakukan. Hanya saja tentu tetap kami koordinasikan. Karena ini menyangkut dokumen negara sehingga harus terjaga kerahasiannya," terangnya. (cr3/kp)

See more at: http://www.kendarinews.com

PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN SEGERA DIBUKA

Impian untuk mewujudkan  terlaksananya Uji kompetensi Wartawan (UKW) akhirnya akan terlaksana. Persatuan wartawan indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Teggara (Sultra), di bulan November mendatang akan menggelar UKW tersebut dengan tiga tingkatan yakni, tingkatan Muda, Madya dan Utama.

Pada rapat pengurus dan anggota PWI cabang Sultra, beberapa waktu lalu memutuskan peserta terbuka bagi setiap wartawan aktif, dengan persyaratan yang telah ditentukan panitia penyelenggara kegiatan UKW, sedangkan untuk pendaftarannya rencana dibuka mulai 17 samapai 31 Oktober 2013 melalui media massa, info lengkap dapat menghubungi panitia di sekretariat PWI cabang Sultra, Jalan Balai Kota II Mandonga Kendari atau melalui contact person 08523581988.

Rapat yang dihadiri para pengurus/anggota PWI Cabang Sultra yakni,  ketua, Sekretaris, Wakil Ketua Bidang pendidikan, bendahara dan wakilnya, anggota dan ketua SIWO serta wakilnya memutuskan, peserta dibebankan kontribusi sesuai tingkatan yang diikuti. Sementara pemateri yang akan hadir diantaranya dari dewan pers dan PWI pusat Jakarta.

Sedangkan bagi anggota/pengurus PWI Cabang Sultra yang masih aktif melakukan kerja-kerja wartawan akan diberikan konpensasi “Ada tiga tingkatan peserta pertama, muda kontribusinya sebesar Rp. 500 ribu, Madya Rp. 1 Juta dan untuk utama Rp. 2 juta. Dijelaskan, mudah pesertanya tingkatan reporter, madya tingkatan redpel/redaktur sedangkatan utama tingkatan pimpinan,” seru para pengurus PWI cabang Sultra. Bagi anggota PWI cabang Sultra yang masih aktif melakukan peliputan yang diberi konpensasi namun diharapkan ikut membantu suksesnya penyelenggaraan UKW tersebut. (Mas’ud).

10 Soal Uji Kompetensi Wartawan Tingkat Madya

See more at: http://www.kendarinews.com

10 Soal Uji Kompetensi Wartawan Tingkat Madya

Uji kompetensi Wartawan (UKW) terdiri atas tiga jenjang, pertama adalah UKW tingkat utama yang diikuti pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi atau pimpinan perusahaan pers, kemudian UKW tingkat madya yang diikuti redaktur pelaksana serta redaktur dan terakhir UKW tingkat muda untuk para wartawan atau reporter.

Untuk UKW tingkat madya, materi yang akan diujikan terdiri atas sepuluh mata uji yaitu ujian dalam rapat redaksi, koordinasi atau identifikasi liputan pemberitaan, analisa bahan liputan terjadwal, merancang dan merencanakan liputan Investigasi, menulis feature, menyunting sejumlah berita, merancang isi rubrik media, evaluasi hasil liputan pemberitaan dan membangun, memelihara jejaring serta lobi.

Dalam ujian rapat redaksi para peserta akan mengikuti simulasi rapat seperti rapat sebenarnya yang dilakukan di media masing-masing. Ujian rapat redaksi akan dipimpin oleh peserta UKW tingkat utama, sementara peserta UKW tingkat madya akan bertindak sebagai pemegang halaman dan UKW tingkat muda sebagai wartawan atau reporter. Keaktifan kita dalam rapat redaksi inilah yang akan menjadi penilaian bagi tim penguji.

Kemudian untuk mata uji kedua yaitu koordinasi dan identifikasi liputan pemberitaan, kita yang mengikuti UKW tingkat madya akan bergabung dengan peserta UKW tingkat muda. Seperti kegiatan sehari-hari, para peserta UKW tingkat madya memberikan proyeksi kepada peserta UKW tingkat muda dan hasil dari simulasi ini dituliskan dalam lembar jawaban yang telah disediahkan oleh penguji.

Sementara untuk analisa bahan liputan, kita juga diharuskan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh penguji. Tahap selanjutnya adalah ujian menulis feature, tidak ada yang sulit dengan ujian menulis feature karena kita hanya diminta menulis suatu feature dengan batas waktu yang disiapkan oleh penguji.

Kemudian ada juga menyunting berita. Dalam mata uji ini kita diberikan suatu naskah berita yang masih kusut dan kita diharuskan memperbaiki berita tersebut dengan proses penyuntingan berita.

Mata uji lainnya adalah merancang liputan investigasi. Dalam ujian ini kita para peserta UKW tingkat madya akan diminta untuk membuat rancangan suatu liputan investigasi. Mata uji ini akan terasa mudah jika kita bisa membedakan liputan investigasi dan liputan indepth reporting.

Ada juga uji membangun dan memelihara jejaring serta lobi. Pada ujian ini peserta madya diminta untuk menuliskan minimal enam nara sumber yang akan dijadikan referensi bagi penguji. Tujuannya untuk mengetahui kedekatan peserta dengan nara sumber serta kemampuan dalam melihara jejaring. Dalam ujian ini penguji meminta peserta untuk menelpon salah satu nara sumber yang dituliskan namanya dan kemudian penguji berbicara langsung dengan nara sumber melalui hand phone yang telah tersambung.

Mata uji terakhir bagi para peserta UKW tingkat madya adalah evalusi hasil liputan pemberitaan. Dalam ujian ini seluruh peserta kembali dikumpulkan dalam rapat redaksi. UKW tingkat utama memimpin rapat dan UKW tingkat madya bertindak sebagai pemegang halaman. Keaktifan kita dalam rapat evaluasi liputan pemberitaan menjadi penilaian bagi tim penguji.

Para peserta dinyatakan lulus jika semua mata ujian berhasil mendapat nilai minimal 70. Jika satu saja dari mata uji mendapat nilai di bawah 70 meskipun mata uji lain mendapat nilai besar, tetap tidak akan lulus. (***)

Oleh: Hensyi Fitriansyah = http://buanasumsel.com